Selain narasi orang gila, isu kebangkitan PKI selalu berhasil untuk memicu keributan. Bisnis ketakutan ini efektif, sebab sepanjang 32 tahun rezim Orde Baru mengindoktrinasi masyarakat dengan imajinasi PKI sebagai pembunuh yang kejam dan anti agama.
Hingga hari ini, kata komunis menjadi momok, padahal komunisme sesungguhnya adalah paham antikapitalisme yang dalam posisinya sebagai filsafat pengetahuan memiliki hasrat untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi.
PKI serupa pemburu yang cocok diperlawankan dengan jiwa nasionalisme sekaligus mengincar orang-orang beragama, meskipun sesungguhnya ia adalah hantu tanpa tubuh dan jiwa sebab telah dimatikan sejak setengah abad lebih lalu.
Lagi-lagi Gus Dur, dulu sebagai Presiden, pernah mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV/1966 namun ditolak oleh MPR/DPR. Meskipun begitu, Gus Dur menunjukkan langkah konkret dengan mencabut label tahanan politik, memperbolehkan mereka memilih dalam pemilu sebagai simbol kembalinya hak-hak sebagai warga negara, dan yang paling paripurna adalah meminta maaf kepada korban, meskipun ketika itu ia harus berpolemik dengan kaum santri, asal identitas kulturalnya sendiri. Teladan semacam itu menunjukkan paradigma Gus Dur sebagai pemimpin anti kekerasan.
Selain PKI, satu ideologi yang jiwanya hidup bersama negara ini adalah Islam. Cherian George dalam buku Pelintiran Kebencian (2017) menjelaskan bahwa di masa pasca-Soeharto, berbagai kelompok berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan pengaruh melalui sesuatu yang dapat disebut ruang publik Islam.
Demokratisasi membawa konsekuensi yang sangat penting bagi kelompok beragama garis-keras, yakni barisan kekuatan politik yang memimpikan berdirinya negara Islam, sesuatu yang bertentangan dengan civil Islam.
Pada praktiknya, basis massa yang menonjolkan eksklusivitasnya ini juga sering menimbulkan gelombang, dan sering juga disikapi secara kurang tepat oleh negara. George menggambarkan, beberapa kepentingan memanfaatkan dengan menghidupinya, beberapa yang lain juga menstigma mereka dengan sebutan kaum radikal, kaum makar, dan lain-lain.
Melihat dialektika pertentangan tersebut, mahfumlah kita bahwa kehadiran pemimpin ya g anti kekerasan tidak bisa ditawar lagi, jika berjibun perbedaan di negeri ingin terkelola dengan baik. Antikekerasan berarti anti pula terhadap narasi-narasi kebencian sebagai salah satu sumber utama konflik atas perbedaan-perbedaan yang ada.
#IndonesiaDamai
Hingga hari ini, kata komunis menjadi momok, padahal komunisme sesungguhnya adalah paham antikapitalisme yang dalam posisinya sebagai filsafat pengetahuan memiliki hasrat untuk memperjuangkan kesejahteraan ekonomi.
PKI serupa pemburu yang cocok diperlawankan dengan jiwa nasionalisme sekaligus mengincar orang-orang beragama, meskipun sesungguhnya ia adalah hantu tanpa tubuh dan jiwa sebab telah dimatikan sejak setengah abad lebih lalu.
Lagi-lagi Gus Dur, dulu sebagai Presiden, pernah mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV/1966 namun ditolak oleh MPR/DPR. Meskipun begitu, Gus Dur menunjukkan langkah konkret dengan mencabut label tahanan politik, memperbolehkan mereka memilih dalam pemilu sebagai simbol kembalinya hak-hak sebagai warga negara, dan yang paling paripurna adalah meminta maaf kepada korban, meskipun ketika itu ia harus berpolemik dengan kaum santri, asal identitas kulturalnya sendiri. Teladan semacam itu menunjukkan paradigma Gus Dur sebagai pemimpin anti kekerasan.
Selain PKI, satu ideologi yang jiwanya hidup bersama negara ini adalah Islam. Cherian George dalam buku Pelintiran Kebencian (2017) menjelaskan bahwa di masa pasca-Soeharto, berbagai kelompok berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan pengaruh melalui sesuatu yang dapat disebut ruang publik Islam.
Demokratisasi membawa konsekuensi yang sangat penting bagi kelompok beragama garis-keras, yakni barisan kekuatan politik yang memimpikan berdirinya negara Islam, sesuatu yang bertentangan dengan civil Islam.
Pada praktiknya, basis massa yang menonjolkan eksklusivitasnya ini juga sering menimbulkan gelombang, dan sering juga disikapi secara kurang tepat oleh negara. George menggambarkan, beberapa kepentingan memanfaatkan dengan menghidupinya, beberapa yang lain juga menstigma mereka dengan sebutan kaum radikal, kaum makar, dan lain-lain.
Melihat dialektika pertentangan tersebut, mahfumlah kita bahwa kehadiran pemimpin ya g anti kekerasan tidak bisa ditawar lagi, jika berjibun perbedaan di negeri ingin terkelola dengan baik. Antikekerasan berarti anti pula terhadap narasi-narasi kebencian sebagai salah satu sumber utama konflik atas perbedaan-perbedaan yang ada.
#IndonesiaDamai
Komentar
Posting Komentar